Filterisasi Globalisasi Ekonomi dalam Memerangi Kemiskinan Ekonomi Bangsa

3 06 2009

Akhir-akhir ini,masalah neoliberalisme, kapitalisme, ataupun neokolonialisme sering sekali menjadi wacana. di Indonesia, apalagi dalam masa-masa pemilu saat ini, masing-masing capres dan cawapres yang akan bersaing pada pemilu nanti sibuk memperdengungkan neoliberalisme sebagai penyebab kegagalan ekonomi bangsa, dan ekonomi kerakyatan sebagai solusi permasalahan ekonomi bangsa. Bila kita melihat lagi ke belakang, kiuta kembali lagi kepada masalah globalisasi, khususnya globalisasi di bidang ekonomi. Di dalam buku “selamatkan Indonesia” yang ditulis oleh Amien Rais, dikatakan bahwa globalisasi secara umum merupakan perpindahan manusia danilmu pengetahuan melewati batas-batas internasional. Selain itu juga, globalisasi mencangkup berbagai dimensi mulai dari politik,budaya,lingkungan hidup yang lebih luas dari pada sekedar ekonomi, keuangan maupun perdagangan. Dalam lingkup yang lebih sempit, kita mengenal adanya globlisasi ekonomi dimana perekonomian dan seluruh aspek didalamnya meluas melampaui batas-batas internasional. Globalisasi ekonomi saat ini,  khususnya di Indonesia bisa dikatakan berdampak negatif secara mayoritas dan positif secara minoritas bagi perekonomian agregat. Fakta umum yang bisa kita lihat seperti menumpuknya utang luar negeri kita, jutaan orang masih hidup di dalam kemiskinan serta pengangguran, biaya pendidikan yang masih belum terjangkau, serta fakta-fakta lainnya.

Dalam menjalankan roda perekonomian, negara kita lebih dominan dalam mengadopsi sistem perekonomian barat. Namun pada kenyataannya, sistem tersebut saat ini bukan lagi menjadi suplemen yang cocok dalam memperbaiki ekonomi kita, apalagi masalah kemiskinan. Pada kajian ekonomi kerakyatan yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan dikatakan bahwa saat ini, kita kita kembali berada pada kondisi yang persis seperti di jaman kolonial, dimana secara ekonomi, antara total penduduk dan total aset berbanding seperti segitiga terbalik dimana minoritas orang kaya menikmati mayoritas aset dan mayoritas orang menengah ke bawah hanya menikmati segelintir saja.

IMF, World Bank, dan beberapa Lembaga Keuangan lainnya sebenarnya merupakan perwujudan dari mendominasinya kekuasaan ekonomi liberal yang imperialis dengan motor penggerak utama yakni AS. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga inilah yang justu secara pelan-pelan menggerogoti negara-negara yang telah menjadi langganannya. Mereka bisa dikatakan penjahat ekonomi dunia. Masa Orde Baru misalnya, semenjak pemerintah menandatangani apa yang disebut LoI (Letter of Intent), maka seakan-akan saat itu pula IMF mengatur seluruh perekonomiaan kita. Hal tersebut dapat kita lihat ketika krisis 1997, dimana pemerintah tunduk pada persyaratan yang diminta oleh IMF. Kemudian, perilaku “gemar berhutang” yang dilakukan oleh para kaum elit kita kepada lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa kita seakan-akan sudah di “setir” oleh mereka. Lalu, yang terjadi sekarang adalah kemanakah ideologi ekonomi kita saat ini?

Nampaknya, Lembaga-lembaga tersebut sengaja memiskinkan negara-negara yang agak “lengah” dan “lemah”. Kasus lainnya terjadi di Bangladesh, ketika Muhammad Yunus mengajukkan bantuan dana proyek grameen bank kepada Bank Dunia, mereka jelas-jelas menolak proposal tersebut dengan dalih bahwa proyek tersebut kurang menguntungkan karena proyek grameen bank memang diarahkan untuk rakyat miskin. Bank dunia mau memberikan bantuan dengan syarat mereka akan mengambil alih proyek-proyek yang mereka danai dan bertindak sesuai dengan kebijakan mereka. Kita dapat memberikan kesimpulan dari 2 contoh tersebut bahwa lembaga ekonomi dunia yang saat ini ada tidak sekedar memiskinkan bangsa, tapi juga anti orang miskin.

Pengaruh globalisasi yang negatif bukan hanya dari pengaruh lembaga-lembaga ekonomi dunia tersebut, melainkan juga bagaimana sistem perekonomian yang kita gunakan cenderung lebih kapitalis. Bukan berarti kapitalisme itu salah, disini saya sedikit menjelaskan bahwa tidak melulu kapitalisme itu buruk, tetapi di Indonesia sendiri model tersebut tidak sepenuhnya secara mentah-mentah bisa di terima oleh bangsa kita karena dari sudut pandang kultur masyarakatnya, memang tidak sepenuhnya cocok. Bahkan, hal itu jelas-jelas bisa menghilangkan ideologi ekonomi negara kita yang tertera pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945, bahwa perekonomian kita harus berlandaskan pancasila. Sebagai contoh, pada masa orde baru, sejak ditandatangani LoI, maka praktis indonesia harus melaksanakan kewajiban dari IMF yang telah disepakati pada LoI tesebut misalkan penjualan aset negara kepada swasta (privatisasi BUMN), dan penghapusan subsidi sebagai program kebijakan anggaran ketat. Mungkin awalnya ini sekedar melaksanakan kewajiban, namun seolah olah ini menjadi suatu kebiasaan yang terintegrasi pada sistem perekonomian. Pada era reformasi saja, ada banyak BUMN yang diprivatisasi. Bahkan untuk mengelak dari kritikan, pemerintah beralasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menambal anggaran negara. Belum lagi Freeport yang  seandainya saat ini tidak dikuasai oleh asing, maka nilai dari SDA yang terkandung di dalamnya dapat menyejahterakan seluruh rakyat papua. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi. Selain itu, dikhawatirkan jika pengelolaan yang diserahkan kepada swasta bisa jadi tidak lagi berpihak pada hajat hidup orang banyak, dimana jelas-jelas aset negara seperti BUMN menguasai hajat hidup orang banyak

Pada akhirnya, filterisasi globalisasi ekonomi yang kian melanda dunia memang harus dilakukan. Dalam hal ini, filterisasi globlisasi ekonomi dicerminkan dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah selaku pengemban amanat rakyat. Tanpa filterisasi, globalisasi ekonomi yang ada sekarang yang notabenenya merupakan perwujudan dari neoliberalisme dan imperialisme sangat tidak mungkin untuk memperbaiki nasib bangsa dalam masalah kemiskinan apapun, khususnya kemiskinan ekonomi. Kemiskinan ekonomi bisa dikurangi jika kita memfilter globalisasi ekonomi yang sudah sangat rusak, namun upaya tersebut belum selesai. Pemerintah bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya perlu memfollow-upnya dengan memajukan model perekonomian bangsa sesuai yang sudah digariskan oleh UUD 1945 berlandaskan Pancasila, yakni ekonomi yang berke-Tuhan-an, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang memersatukan segenap rakyat, ekonomi ekonomi kerakyatan serta ekonomi keadilan.


Actions

Information

One response

8 06 2009
hapiz

Sejak negeri ini merdeka, rasanya yang selalu didengungkan, bahkan diamanatkan oleh konstitusi adalah ‘ekonomi kerakyatan’. Namun, kenyataan yang ada adalah ekonomi tersebut dianggap tak sejalan dengan apa yang selama ini terjadi. Pertanyaan muncul untuk ekonomi kerakyatan. seberapa lama kita dapat mengadopsi sistem ekonomi tersebut, seberapa tahan ekonomi tersebut terhadapa siklus ekonomi yang di dalamnya sudah barang tentu tedapat krisis.

Selama ini yang ada hnaya sebatas teoritis saja, jika ada implementasinya, itu hanya diwujudkan oleh peran koperasi saja. Seberapa besar peran koperasi dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi selama ini. Besar? tidak. Maka, jangan lah Kita meletakkan nasib Kita pada suatu ketidakpastian ang bernama ‘ekonomi kerakyatan’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: